TULISAN I

Peran APBN 2013 dalam Memajukan Perekonomian

Dengan volume Rp1.683 triliun, APBN 2013 setidaknya memiliki dua peran penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertama, dampak yang signifikan terhadap peningkatan permintaan agregat yang merupakan faktor penting pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya terhadap alokasi serta efisiensi sumberdaya perekonomian. Kedua, tersedianya dana untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh sektor swasta secara optimal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Terkait dengan belanja Pemerintah Pusat, fungsi alokasi dilakukan antara lain melalui pendanaan pada berbagai program dan investasi produktif, seperti pendanaan pembangunan infrastruktur atau belanja barang dan jasa. Pada APBN 2013, anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp201,3 triliun. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan antar-wilayah.

Sementara itu, fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untuk pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam APBN 2013, fungsi ini tercermin dalam bentuk: bantuan langsung seperti program keluarga harapan sebesar Rp2,8 triliun; program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) perdesaan dan perkotaan sebesar Rp9,7 triliun; serta perluasan kesempatan atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan seperti bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp32,7 triliun dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) Rp8,1 triliun.

Anggaran untuk fungsi alokasi dan distribusi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk transfer ke daerah yang dalam tahun 2013 mencapai Rp528,6 triliun.

Fungsi stabilisasi dilakukan melalui penyediaan berbagai jenis subsidi, baik subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok, maupun subsidi langsung ke obyek sasaran. Pada 2013, alokasi subsidi mencapai Rp317,2 triliun untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan energi (BBM, gas, dan listrik), maupun memperluas kesempatan masyarakat atas komoditi lain berupa beras, pupuk, benih, dan lain-lain.

Pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi tersebut secara sinergis berperan besar bagi perbaikan dan penguatan fundamental perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga; menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk menurunkan tingkat pengangguran; serta memperbaiki distribusi pendapatan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Peran APBN tidak hanya bersumber dari besarnya volume belanja negara yang mencapai 18,2 persen dari PDB. Melalui kualitas pelaksanaan alokasi anggaran yang semakin baik, persepsi positif yang ditimbulkan, serta harapan rasional positif dari masyarakat, peran ini bisa semakin besar.

Peran yang lebih besar lagi dari pelaksanaan anggaran dapat diperoleh melalui alokasi pada beberapa komponen pengeluaran pembiayaan, yang antara lain mencakup kredit usaha rakyat, dana bergulir, kewajiban penjaminan dan penerusan pinjaman, serta dukungan untuk membantu pengadaan tanah yang sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.

Alokasi pada beberapa komponen pengeluaran pembiayaan tersebut antara lain berupa dukungan untuk penguatan modal dalam rangka keberlangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dukungan pembiayaan kegiatan awal proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal); serta dukungan bagi pembangunan infrastruktur, berupa penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah atau BUMN, dan jaminan kepada kreditur atas kegiatan pembangunan infrastruktur (misal proyek 10.000 MW Tahap I, proyek penyediaan air minum, dan pembangunan PLTU Jawa Tengah).

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah juga dapat menyediakan dukungan dalam bentuk tunai (Viability Gap Fund/VGF) bagi proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan pihak badan usaha. Dukungan ini diperuntukkan bagi proyek infrastruktur yang layak secara ekonomi namun marginal secara finansial. Dalam APBN 2013 dukungan ini dianggarkan Rp341,3 miliar dalam pos belanja lain-lain, dan akan diberikan kepada badan usaha pemenang lelang proyek.

Dalam melaksanakan peran strategis tersebut, APBN masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain upaya untuk menyehatkan struktur anggaran belanja negara. Hingga saat ini komposisi anggaran belanja negara masih didominasi oleh pos belanja yang sifatnya wajib atau mengikat seperti belanja pegawai, belanja barang operasional, kewajiban pembayaran bunga utang, serta berbagai jenis subsidi dan transfer ke daerah. Selain itu, tantangan lainnya berupa percepatan penyerapan anggaran yang dalam beberapa tahun terakhir, belum optimal.

Untuk itu, ikhtiar mendorong peran APBN terus diupayakan melalui efisiensi berbagai jenis belanja yang kurang produktif, peningkatan anggaran infrastruktur, penyumbatan sumber-sumber kebocoran anggaran, dan percepatan penyerapan anggaran. Dengan demikian, manfaat dari APBN diharapkan dapat dihasilkan lebih optimal.

Sumber:

http://bkeu.bangkalankab.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=67

Analisis:

APBN adalah instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN memiliki beberapa fungsi. yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Dengan APBN, dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Dengan demikian, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Peningkatan sumber daya manusia yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi, sehingga hasil-hasil produksi semakin meningkat. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakt. Akhirnya, peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat.