Ratri Puspaningrum: Sistem Perekonomian Indonesia

SISTEM

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi,materi atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Intinya sistem adalah sekumpulan hal yang saling berbuhungan atau memiliki hubungan.

Banyak ahli di berbagai disilpin ilmu mengemukakan pendapatnya mengenai arti sisstem. Namun,apapun definisinya suatu sistem perlu memiliki ciri sebagai berikut ( suroso, 1993 )

• Setiap sistem memiliki tujuan
• Setiap sistem mempunyai batas yang memisahkan dari lingkungan
• Walau mempunyai batas, sistem tersebut bersifat terbuka,dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungan
• Suatu sistem tersebut terdiri dari beberapa subsistem yang bisa juga disebut dengan bagian,unsur,atau komponen.
• Walau sistem tersebut terdiri dari berbagai komponen, bagian,atau unsur-unsur,tidak berati bahwa sistem tersebut merupakan sekedar kumpulan dari bagian-bagian,unsur,atau komponen tersebut,melainkan merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu, atau memiliki sifat “wholism”
• Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam sistem (intern) itu sendiri,maupun antara sistem dengan lingkungan
• Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses tranformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran.
• Di dalam setiap sistem mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik.
• Karena adanya mekanisme kontol itu maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatik.

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN

· Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)

Menurut elearning gunadarma, dasar bekerjanya system perekonomian pasar adalah adanya kegiatan ‘invisible hand’ atau tangan-tangan yang tidak kelihatan yang dicetuskan untuk ahli ekonomi Adam smith. Dasar ini berasal dari paham kebebasan. Buku Adam Smith yang berjudul ‘The Theory Of Sentiments’ menjadi kerangka morak bagi ide-ide ekonominya (1759). Paham kebebasan ini sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasika, dimana mereka menganut paham ‘Laissez Faire’ yang mengendali kebebasan melakukan kegiatan ekonomi dengan seminim mungkin campur tangan pemerintah.

Sistem ekonomi Liberal adalah sistem ekonomi yang diuraikan oleh Adam Smith yang mempunyai kaitan nya dengan “kebebasan individu” yang artinya memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa pembatasan yang nantinya di tuntut agar dapat menghasilkan sesuatu yang baik yang dapat menguntungkan negara. Negara yang menganut system ini adalah Amerika Serikat, Uruguay, Parguay, Brazil dan Argentina.

Sistem ekonomi liberal/kapitalis disebut juga sistem ekonomi pasar yaitu sistem ekonomi dimana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing. Dilain pihak, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah hanya bertugas melindungi, menjaga, dan memberi fasilitas agar setiap individu dapat menjalankan hal dan kebebasannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, fungsi pemerintah hanya sebagai pelengkap.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Liberal :

1. Menerapkan sistem persaingan bebas

2. Adanya pengakuan terhadap hak individu

3. Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi

4. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi

5. Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri

6. Peranan modal sangat penting

7. Peranan pemerintah dibatasi

Kebaikan Sistem Ekonomi Liberal :

1. Setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri

2. Setiap orang bebas memiliki alat produksi sendiri

3. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan

4. Produksi didasarkan kehan masyarakat

Keburukan Sistem Ekonomi Liberal :

1. Menimbulkan penindasan terhadap manusia lain

2. Pengusaha yang bermodal kecil akan semkin tersisih

3. Menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat

4. Dapat menciptakan kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin

5. Rentan terhadap krisis ekonomi

Sumber: http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/self-publishing/2099792-pengertian-sistem-ekonomi-liberal/#ixzz1oKQxFRaG dan stevenhamongan.blogspot.com

· Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme /

Sosialis)

Pencetus ide mengenai sistem ekonomi etatisme adalah Karl Max, yang di ilhami dengan penderitaan kaum buruh yang terjadi pada saat itu, sebagai ulah para kaum kapitalis.Dalam sistem ini praktis kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur dibawah kendali negara.Sistem ini dapat kita lihat pada negara yang menganut faham komunisme, seperti uni soviet misalnya. Tahap-tahap ide etatisme/komunisme yang sempat muncul adalah: Pertama, tahap dimana prinsip ekonominya adalah setiap orang memberi (kepada masyarakat) menurut kemampuannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan karyanya. Tahap tersebut berkembang menjadi setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya dengan kata lainµdistribusi menurut kebutuhannya (Suroso, 1993 )

Tahap – tahap ide etatisme / komunisme yang sempat muncul adalah :
• Pertama, tahap dimana prinsip ekonominya adalah “setiap orang memberi (kepada masyarakat) menurut kemampuannya, dan setiap orang menerima sesuai dengan keinginannya.

• Kedua, tahap tersebut berkembang menjadi “seiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya, dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya’ dengan kata lain ‘distribusi menurut kebutuhannya’ (Surono,1993)
Sistem sosialis sendiri terdiri dari :

1. Sistem sosialis pasar, dengan karakteristik :

• Faktor–faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintahan / negara
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar
• Rangsangan ini insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi

2. Sistem sosialis terencana (komunis), dengan karakteristik :

• Faktor – faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah / negara
• Pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinsai secara terencana
• Rangsangan dan insentif di berikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi
Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat dan tuntunan perekonomian internasional, tampaknya sistem sosialis terencana ini mulai di tinggalkan oleh penganutnya.

· Sistem Ekonomi Campuran

Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi—pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.

Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi logis dari ketidaksempurnaan sistem liberalisme dan etatisme. Sistem camouran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem tersebut, diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

· Perbedaan berbagai macam sistem ekonomi yang ada

Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua ekstrim tersebut. Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies ) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan per mintaan.

	Pasar	Campuran
Kepemilikan Sumber Daya	Swasta	Pemerintah dan Swasta
Harga	Mekanisme Pasar	Pemerintah bisa mengintervensi
Persaingan	Terbuka ./ bebas	Terbuka bagi industry swasta
Kepemilikan Individu	Ada	Ada

Sistem Perekonomian Indonesia

· Perkembangan sistem ekonomi sebelum orde baru

Sejak negara republik indonesia berdiri, sudah banyak tokoh-tokoh Negara

yang telah merumuskan perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secra individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, bung hatta sendiri, semasa hidupnya beliau mencetuskan ide bahwa dasar perekonomian indonesia sesuia dengan cita-cita tolong menolong.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi indonesia saat itu, sumtro djojohadikusumo, dalam pidatonya dinegara amerika tahun 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi.

· Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan
masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

· Sistem perekonomian Indonesia sangat menentang adanya sistem : Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli

Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motovasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja

Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberkan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keingian sang monopoli. Disini konsumen sperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.

· Perkembangan sistem ekonomi Indonesia setelah Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahanSoekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.^[rujukan?]

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Setelah orde baru mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang di inginkan oleh rakyat indonesia. Setelah begitu sulit melalui masa penuh tantangan. Dan pada akhirnya para wakil rakyat kita sepakat kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Kegiatan ekonomi selanjutnya didasarkan pada acuan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi pancasila.
Dilakukan serangkaian rehabilitasi pada awal orde baru yahg ditujukan untuk :

1. Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa faham dan sistem perekonomian yang lama
2. Menurunkan dana mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi.
Berdasarkan pada sumber yang dapat di percaya tercata bahwa :

Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650 %
Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120 %
Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85 %
Tinngkat inflasi tahun 1969 sbesar 9,9 %

Dari data tersebut menjadi jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA 1) baru dimulai pada tahun 1969

Para Pelaku Ekonomi

· Tiga pelaku ekonomi (agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi) yaitu : Sektor Pemerintah, Sektor Swasta dan Koperasi

SEKTOR PEMERINTAH

Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes memasukkan sektor Pemerintah dalam analisis ekonomi makronya. (1936). Bagi Keynes peranan pemerintah penting karena dapat mempengaruhi permintaan agregat (permintaan keseluruhan), Baik melalui variabel pengeluaran pemerintah (G), variabel pajak (T), maupun variabel subsidi (F). Dengan memasukkan peran pemerintah dalam perekonomian makro, maka perekonomian makro, khususnya permintaan agregat, tidak lagi hanya dipengaruhi oleh sektor moneter (ekonomi klasik, 1776), tetapi juga dipengaruhi oleh sektor fiskal. Jadi apat dikatakan bahwa sektor fiskal adalah sektor Keynesian.

SEKTOR SWASTA

Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Baik organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, antara lain perusahaan, korporasi,bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individual atau pribadi.

KOPERASI

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama.Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Peranan koperasi dalam kehidupan perekonomian Indonesia dilandasi secara konstitusional oleh Pasal 33 uud 1945, dimana dalam ayat (1)

Koperasi juga salah satu pendorong perekonomian Indonesia untuk berkembang, dengan landasan konstitusional yang jelas yang telah dibuat Pemerintah pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, koperasi bisa dijadikan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan ,masyarakat dengan asas kekeluargaan.

KOPERASI

SEK. SWASTA SEK. PEMERINTAH

· Peranan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia

yang menguasai hajat hidup orang banyak yaitu harus berada di tangan perusahaan milik negara (BUMN). Jadi kedudukan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam kehidupan perekonomian negara dilandasi secara konstitusioanal oleh Pasal 33 UUD 1945. latar belakang pendirian BUMN ini nampaknya bermacam-macam , tergantung dari periode pendiriannya dan kebijaksanaan Pemerintah saat itu. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan.

Masing-masing pelaku tersebut memiliki prioritas fungsi sebagai berikut:

Koperasi	Pemerataan hasil ekonomi partumbuhan kegiatan ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi
Swasta	Pertumbuhan kegiatan ekonomi pemerataan hasil ekonomi kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi
Pemerintah BUMN	Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi pemerataan hasil ekonomi pertumbuhan kegiatan ekonomi